Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dan DU. RKP Tahun 2027 yang dilakukan di Desa Apuan Pada Tanggal 19 Juni 2025 Bertujuan : 1. Menyusun rencana kerja pemerintah desa yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.3. Mengidentifikasi prioritas pembangunan desa dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia.4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan Musdes Penyusunan RKP, diharapkan rencana kerja pemerintah desa dapat lebih ...

Senin, 16 Juni 2025 Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Rancangan Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027, bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Apuan, Setalh dilaksanakanya Pembahasan Perencanaan Perubahan RPJMDes, Acara di Pimpin Oleh Ketua BPD Desa Apuan I Dewa Gede Agusng Semarabawa, Sh.,MH, di hadiri Perbekel Desa Apuan I Wayan Sunarta, Sekretaris Desa I Wayan Miarta, Anggota BPD, Anggota LPM, Kelian Adat dan Banjar se Desa Apuan, Perangkat Desa Apuan. Setelah dilakukan pemaparan oleh Kepala Desa dan diskusi dengan seluruh peserta musyawarah, maka ...

Senin, 16 Juni 2025   Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENDANGDES) Pembahasan rancangan perubahan RPJMDes tahun 2020-2027 bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Apuan, di buka Oleh Perbekel Desa Apuan I Wayan Sunarta, Ketua BPD Desa Apuan I Dewa Gede Agung Semarabawa, Sh.,MH, Tim Penyusunan RPJMDes, Anggota BPD Desa Apuan, LPM Desa Apuan, Perangkat Desa, Kelian Adat, Kelian Banjar Se Desa Apuan. Musrenbangdes, atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, adalah forum musyawarah tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati ...

Bulan Bung Karno  Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Demikianlah amanah Trisakti Bung Karno yang nilai-nilainya masih relevan hingga kini. Konsep Trisakti Bung Karno terbukti membuat Indonesia mendapat apresiasi di kancah international, dengan penuh harga diri, berdiri sejajar dengan kepala tegak dan tetap saling menghormati kedaulatan masing - masing. Dengan demikian, ...

5 Juni 2025 telah dilaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV Bulan Juni Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di ruang rapat kantor Desa Apuan. Kegiatan penyaluran BLT-DD tersebut diberikan kepada Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan dihadiri oleh Kepala Desa Apuan. Dengan adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa (BLT-DD) ini, diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat.   Humas Desa Apuan ...

Senin, 26 Mei 2025, bertempat di ruang rapat Kanto Desa Apuan, dilaksanakanya Rapat Pembentukan Koprasi Merah Putih, rapat di pimpin oleh Ketua BPD Desa Apuan I Dewa Gede Agung Semarabawa SH.,MH, dan Perbekel Desa Apuan, I Wayan Sunarta, di hadiri langsung Bapak Camat Susut I Dewa Putu Apriyanta,SSTP.,M.Si, Dinas Koprasi, Pendamping Desa I Kadek Raka, sekretaris Desa I Wayan Miarat, Pengurus dan Anggota BPD Desa Apuan, LPM Desa Apuan, Bendesa Adat, Kelian Banjar, dan Perangkat Desa Apuan. Acara di awwali dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Doa ...

Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Desa adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan tunai kepada warga desa yang kurang mampu, dengan tujuan meringankan beban ekonomi Desa Apuan.   Berikut adalah beberapa informasi umum tentang BLT Desa:   Sumber Dana: BLT Desa dibiayai dari Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.   Kriteria Penerima: Biasanya yang berhak menerima BLT Desa adalah warga miskin atau rentan miskin, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga ...

Desa Apuan, (03/04/2025) Pada tahun 2025 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan kebijakan yang mewajibkan desa mengalokasikan minimal 20% dari Dana Desa sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau investasi pada lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya untuk program ketahanan pangan.  Implementasi kebijakan ini dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas dan menetapkan program serta kegiatan ketahanan pangan yang akan didanai. ...