Desa Apuan, (03/04/2025) Pada tahun 2025 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan kebijakan yang mewajibkan desa mengalokasikan minimal 20% dari Dana Desa sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau investasi pada lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya untuk program ketahanan pangan. 

Implementasi kebijakan ini dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas dan menetapkan program serta kegiatan ketahanan pangan yang akan didanai. Hasil dari Musdes ini kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perubahannya. Setelah APBDes disahkan, desa akan menyalurkan dana tersebut ke rekening BUMDes untuk direalisasikan dalam program ketahanan pangan. 

Rapat diselenggarakan di ruang rapat Kantor Desa Apuan di pim[in oleh Ketua BPD Desa Apuan I Dewa Gede Semara Bawa, SH.MH, di dampingi Wakil, Sekretarias dan Anggota BPD Desa Apuan, dan Perbekel Desa Apuan I Wayan Sunarta, Sekretaris Desa Apuan, Perangkat Desa, Pendamping Desa dan LPM Desa Apuan. 

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjadikan BUMDes Darma Abadi Apuan dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya sebagai pelaksana program ketahanan pangan, mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya, serta mengoptimalkan potensi ekonomi desa dalam program ketahanan pangan. 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan desa dapat meningkatkan kemandirian pangan, menciptakan peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. 

Humas Desa Apuan